Jurnalistik Kontemporer

International student day Untad
Wujud Harmonisasi Bernegara

 Ket : Penampilan tarian daerah dari kelas internsional, sebagai bentuk perkenalan budaya.  Hal ini bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa lokal, melainkan juga mahasiswa asing. Foto : Nur Komariah

PALU, – Dilirik oleh negara lain, tentunya menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi siapa saja. Tidak terkecuali universitas tadulako. Selaku kampus pilihan tentunya untad ingin memberikan kesan kehangatan bagi siapa saja yang berkunjung kerumahnya.

Melalui ajang international day yang digelar Selasa (1/12/2015) di auditorium untad beberapa waktu lalu, keinginan untuk menciptakan harmonisasi digelar dengan berbagai pertunjukan budaya dari berbagai negara yang ada. Kolaborasi yang indah antara mahasiswa asing maupun lokal pun menunjukkan bahwa diantara mereka, telah menerima budaya masing-masing.

“Hari ini membuktikan bahwa perguruan tinggi yang kita cintai benar-benar sudah go internasional. Kampus ini bukan hanya milik masyarakat lembah palu dan asalnya tapi ini sdh berasal dari berbagai negara . Maka Jika kita ingin dilihat masyarakat internasional, maka kita tidak boleh menutup diri. Oleh karenanya apa yang menjadi tema hari ini Introducing cultural diversitics to enchange the harmony of life artinya bahwa penguatan persaudaraan serta budaya bisa menjadi media untuk memperkuat , antara satu negara dengan negara yang lain,”. Ungkap Rektor untad  Prof. Dr. Ir Muhammad basir cyio S.E.M.S ,  saat membuka acara tersebut.

Kepala international office untad palu, Prof. Ir . Marsetyo, M.Sc.Agr Ph.D , menerangkan bahwa Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertama kali dilaksanakan di universitas tadulako seiring dengan adanya mahasiwa asing dan kelas internasional . 

“Maka sesungguhnya kita telah menambah kekayan budaya yang kita miliki, bukan hanya pada level nasional, tetapi internasional . Hal ini telah memberi warna dan corak di untad. Oleh karenanya, untad melalui internasional office mengajak mengenal budaya mahasiswa asing, keberagaman yang kita miliki ini dan kita maknai dan syukuri sebagai anugrah tuhan YME. Dan Mari kita dorong mahasiwa untuk berkespresi  dan menampilkan karya seninya yang dapat kita jadikan sebagai momentum untuk menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan keharmonisan kedepan,”.Tuturnya.

Read More

Riuh Kampanye Pilkada Kota Palu

Caption : Sepanjang jalan Soekarno-Hatta masih saja terpasang atribut kampanye yang seharusnya telah dibersihkan sehari menjelang pilkada 9 desember 2015. Foto : Nur Komariah/jurnalistik ilmu komunikasi untad.

Read More

Pendekatan Ekonomi Politik

Perkembangan kajian ekonomi politik didasarkan pada pemikiran masa pencerahan Skotlandia pada abad ke delapan belas dan kritiknya pada abad kesembilan belas. Bagi Adam Smith, David Ricardo dan yang lainnya, kajian isu ekonomi disebut sebagai ekonomi politik dan didasarkan pada teori sosial. Smith menyebutkan bahwa ekonomi politik merupakan kajian mengenai “kekayaan (wealth) ” –barang materi-atau lebih tepatnya adalah alokasi sumber daya yang lebih menekankan pada usaha manusia mengatur alokasi sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan kepuasaan terhadap kebutuhan yang diinginkannya – bukan yang lain.

Sehingga fokus dari ekonomi politik adalah pada produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi dari kemakmuran dan konsekuensinya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat-karenanya dapat dikatakan bahwa dengan mempelajari alokasi sumber daya, maka kita mempelajari kapitalisme sebagai sebuah sistem produksi sosial. Ekonomi politik ini awalnya dipengaruhi oleh pemikiran Marxis tentang ekonomi, yang mempelajari cara di mana basis ekonomi masyarakat menentukan struktur, dan akibatnya mempengaruhi ruang-ruang budaya dan politik dalam masyarakat;

Contoh kasus

Di thailand pada bulan November tahun 1977, perdana menteri thailand Thanin Kraivichien, dikudeta oleh lawan politiknya. Setelah kraivichien berhasil dijatuhkan, lawan  politiknya, Kriangsak Chomanan, menjadi perdana menteri. Pada masa jabatannya tersebut, pada tahun 1977 kemudian ia menerapkan kebijakan ekonomi bebas yang menyebabkan perkembangan ekonomi yang luas di negara tersebut. Kasus diatas menjadi kasus ekonomi politik, karena Chomanan menggunakan kekuatan politiknya untuk menggulingkan lawan politiknya, berkuasa lalu menerapkan kebijakan yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi di negara tersebut.

Referensi :

 John Downing, Ali Mohammadi & Annabele Srebery-Mohammadi, Questioning The Media: A Critical Introdustion, (Newbury Park, California: Sage Publication, 1990), p. 37

Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.2, Oktober 2011 ISSN: 2088-981X

Read More

Teori Ekonomi Politik (Pengantar Dalam ekonomi Politik Media)

Menurut Vincent Mosco (1995), "ekonomi politik adalah studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan, yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi." Pandangan ekonomi politik klasik akan melibatkan mengenai pandangan kapitalisme lebih tepatnya, yang dipelajari adalah kapitalisme sebagai sistem produksi sosial.

Pandangan Karl Marx dan Frederick Engels kemudian mengemukakan sudut pandang baru yang mengkritik system kapitalis serta ketidakadilan yang muncul dari system tersebut. Kemudian pada pertengahan abad ke sembilan belas terjadi perubahan fokus dari kajian isu ekonomi dari makroanalisis menjadi mikroanalisis. Penekanan diberikan pada permasalahan individual dan bukannya masyarakat dan metodenya diambil dari ilmu sosial dan bukannya filsafat moral. Nama disiplin ilmu ini kemudian juga diganti menjadi ekonomi, yang pertama kali diperkenalkan oleh William Jevons, ketika pandangan neoklasik berkembang. Walaupun pandangan neoklasik ini bertahan, ekonomi politik juga terus berkembang. Beberapa versi konservatifnya adalah pendekatan korporatis dan teori pilihan public (atau juga dikenal sebagai ekonomi politik baru atau ekonomi politik positif).

Sementara itu ekonomi politik institusional merepresentasikan sebuah pendekatan yang berfokus pada faktor teknologi dan institusional yang mempengaruhi pasar. Vincent Mosco mendefinisikan ekonomi politik versi ini sebagai “studi hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan, yang secara mutual mengatur produksi,  distribusi dan konsumsi sumber daya.” Ia menekankan bahwa ekonomi politik adalah mengenai eksistensi (survival) dan kontrol. Terdapat empat karakteristik utama yaitu perubahan sosial dan sejarah, totalitas sosial, filsafat moral dan praksis.

Fokus dari ekonomi politik adalah alokasi sumber daya (material) di dalam masyarakat kapitalis, melalui kajian terhadap kepemilikan dan kontrol, dokumen ekonomi politik dan juga melalui analisa hubungan antar kekuasaan, sistem kelas dan berbagai ketidaksetaraan struktural lainnya.

Karena itu Vincent Mosco menjabarkan 4 (empat) karakteristik inti dari kritikal ekonomi politik yang dapat membantu dalam memahami pendekatan ini, yaitu :

1.      Perubahan sosial dan sejarah. Karakteristik ini berusaha untuk melanjutkan tradisi  dari teoritisi klasik, membuka dinamika dari kapitalisme – seperti siklus alami dari kapitalisme, pertumbuhan monopoli modal, aparat Negara, dan lainnya

2.       Totalitas Sosial. Karakteristik ini berusaha untuk menggambarkan mengenai hubungan antara komoditas, institusi, relasi sosial, dan hegemonu serta mengeksplorasi determinasi diantara elemen-elemen diatas, meskipun beberapa elemen lebih ditekankan daripada elemen yang lainnya

3.      Filosofi Moral. Teori ekonomi politik kritis mengikuti teoritisi klasik yang menekankan pada filosofis moral, termasuk didalamnya tidak hanya analisis dari system ekonomi tetapi juga mengenai masalah kebijakan dan moral yang berkembangan.

4.      Praksis. Karakteristik ini berusaha untuk melampaui perbedaan antara penelitian dan kebijakan, berorientasi pada kerja terhadap perubahan dan tindakan sosial.

Model yang dikemukakan oleh Mosco sesuai dengan formula yang dikembangkan oleh para ekonom politik dari Inggris Graham Murdock dan Peter Golding, yang membedakan antara ekonomi politik kritis dari ekonomi yang sedang berlaku (mainstream) : holistik, historis, dan perhatian dengan keseimbangan antara perusahaan kapitalis dan intervensi publik serta melihat masalah efisiensi sebagai dasar pertanyaan moral mengenai keadilan, barang publik, dan ekuitas.

Contoh kasus : Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Edhie Baskoro Yudhoyono ingin pemerintah mendorong perekonomian nasional dengan harus mempercepat pengembangan usaha kecil-menengah serta memperkuat daya saing dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, keuangan, dan modal bagi wirausaha muda dalam bentuk kredit usaha rakyat. Ibas memberi contoh pencapaian pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mendukung sektor UKM.Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Ibas menyarankan pemerintah menyiapkan regulasi-regulasi di semua sektor, tidak hanya di bidang infrastruktur, tapi juga beleid yang mendukung dunia usaha. Pemerintah mesti siap menghadapi agenda pasar bebas ASEAN karena telah menjadi agenda bersama di kawasan Asia Tenggara.

Referensi :

 John Downing, Ali Mohammadi & Annabele Srebery-Mohammadi, Questioning The Media: A Critical Introdustion, (Newbury Park, California: Sage Publication, 1990), p. 37

Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.2, Oktober 2011 ISSN: 2088-981X

Read More

Pendekatan Ekonomi Politik Media

Studi ekonomi politik media adalah kajian yang memfokuskan perhatiannya pada penyebab dan konsekuensi ekonomi, keuangan , dan politik terhadap budaya (babe,2009:8). Ekonomi politik media sebenarnya adalah pertarungan bagaimana aspek-aspek ekonomik dan  politik telah memenuhi produksi dan reproduksi budaya sebagai komoditas media massa.

Pendekatan ekonomi politik media lebih melihat bagaimana konsepsi materialisme didistribusikan dan disirkulasikan dalam praktik pelaksanaan produksi kultural. Babe (2009) juga menuliskan bahwa akar dari ekonomi olitik media bermula dari pandangan-pandangan dan konsepsi yang lahir dari para pakar cultural studies (studi budaya) seperti Theodore adorno , Richard hogart, Raymond William, dan E.P Thompson yang memperkenalkan teori  tentang cultural materialsm yang merupakan upaya para penganut teori kritis untuk menjelaskan bahwa culture atau budaya merupakan hasil produksi dan reproduksi yang disebabkan atau menjadi konekuensi logika ekonomi (materialsm). Budaya telah menjadi komoditas yang dihasilkan dengan kepentingan tertentu pembuatnya untuk kepentingan memperoleh keuntungan finansial semata.

Dalam pandangan klasik, ekonomi politik merupakan diskursus yang mempelajari tentang hubungan kekuasaan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan (wealth), pendapatan dan sumber-sumber ekonomi, termaksud sumber-sumber informasi, dan komunikasi (base,2009). Tulisan adam smith (1776) the wealth of nations merupakan teks pertama yang dianggap memperkenlkan konsep ekonomi politik didalamnya. Smith menyebutnya ekonomi politik sebagai “a branch of scince of a statesman or legislator”atau cabang ilmu yang membantu pemerintah menyiapakn kondisi-kondisi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Pada perkembangannya, teori klasik tentang ekonomi politik mengalami pemekaran dan variasi perkembangannya. Pandangan neoklasik dan Chicago yang mencoba mengaitkan banyak aspek dan persoalan social dengan perspektif ekonomi politik. Adapun pandangan kritikal ekonomi politik dan yang akan banyak digunakan dalam penelitian ini melihat lebih jauh dari sekedar materialisme determinisme saja, melainkan aspek-aspek yang lebih kritik terhadap kehadiran budaya dan kesadaran.  Pendekatan kritis yang motori oleh horkheimer (1930) dari Frankfurt school, melihat ekonomi politk tidak dalam pandangan hubungan kekuasaan antara ekonomi politik, tetapi lebih jauh lagi melihat konsekuensi power relation ini terhadap konteks budaya dan kesadaran masyarakat yang diciptakannya.

Pndangan kritis memberikan memberikan pemahamannya pada tiga hal (base,2009:16) pertama, teori kritis menghindari pandangan determinisme ekonomi dari marxisme. Kedua, pandangan Frankfurt school ini menolak bahwa pengetahuan bisa atau “can ever be value free”sehingga mereka secara sadar melihat kondisi social atau ekonomi, dan praktik-praktiknya dalam masyarakat, terutama pada distribusi pendapatan dan kekayaan. Ketiga, pandangan teori kritis juga melihat bahwa budaya adalah kunci untuk memahami hubungan kekuasaan terutama yang tergambar dalam budaya  massa, sehingga pandangan kritis inilah yang awal mulanya memperkenalkan pendekatan critical media studies.

Contoh kasus : Beberapa kasus telah membuktikan ketika media yang dimiliki fungsionaris partai politik tertentu, digunakan sebagai ajang kampanye oleh pemeliknya untuk pemenangan dirinya. Belum lagi PT. Media Nusantara Citra (MNC) yang yang di nahkodai oleh hary tanu yang juga selaku bagian dari partai politik yang mada kepemilikan medianya semakin besar.

Referensi :

Henry subiakto, Rachmah ida . 2012. Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi, Jakarta : kencana raya,

Read More

Media Sebagai Ruang Publik

Peran Media Massa dalam kehidupan sosial menurut berbagai literature tidak diragukan lagi. Walau kerap dipandang secara berbeda-beda, namun tidak ada yang menyangkal atas peran yang signifikan dalam masyarakat modern. McQuail misalnya, dalam bukunya yang terbaru Mass communication theories (2000:66) merangkum pandangan khalayak terhadap media massa. Dan diantara poin tersebut poin yang paling menitik beratkan pada sub ini adalah media acap kali pula dipandang sebagai guide penujuk jalan atau intereter yang menerjemahkan dan menunjukan kearah atas berbagai ketidakpastian atau alternative yang beragam, serta melihat media massa  Sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Bukan hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetai juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

Contoh kasus : Tayangan ILK oleh TV one serta telpon interaktif yang dilakukan metro Tv. Kedua program tersebut memberikan informasi, membuka ruang diskusi, serta adanya komunikasi yang interaktif antara asumsi pemberitaan dengan publik.

Referensi :

Henry subiakto, Rachmah ida . 2012. Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi, Jakarta : kencana raya,

Read More