Menurut Vincent Mosco
(1995), "ekonomi politik adalah studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan
kekuasaan, yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya,
termasuk sumber daya komunikasi." Pandangan ekonomi politik klasik akan
melibatkan mengenai pandangan kapitalisme lebih tepatnya, yang dipelajari
adalah kapitalisme sebagai sistem produksi sosial.
Pandangan Karl Marx dan
Frederick Engels kemudian mengemukakan sudut pandang baru yang mengkritik
system kapitalis serta ketidakadilan yang muncul dari system tersebut. Kemudian
pada pertengahan abad ke sembilan belas terjadi perubahan fokus dari kajian isu
ekonomi dari makroanalisis menjadi mikroanalisis. Penekanan diberikan pada
permasalahan individual dan bukannya masyarakat dan metodenya diambil dari ilmu
sosial dan bukannya filsafat moral. Nama disiplin ilmu ini kemudian juga
diganti menjadi ekonomi, yang pertama kali diperkenalkan oleh William Jevons,
ketika pandangan neoklasik berkembang. Walaupun pandangan neoklasik ini
bertahan, ekonomi politik juga terus berkembang. Beberapa versi konservatifnya adalah
pendekatan korporatis dan teori pilihan public (atau juga dikenal sebagai
ekonomi politik baru atau ekonomi politik positif).
Sementara itu ekonomi
politik institusional merepresentasikan sebuah pendekatan yang berfokus pada faktor
teknologi dan institusional yang mempengaruhi pasar. Vincent Mosco mendefinisikan
ekonomi politik versi ini sebagai “studi hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan,
yang secara mutual mengatur produksi, distribusi dan konsumsi
sumber daya.” Ia menekankan bahwa ekonomi politik adalah mengenai eksistensi (survival) dan kontrol. Terdapat empat
karakteristik utama yaitu perubahan sosial dan sejarah, totalitas sosial, filsafat moral dan praksis.
Fokus dari ekonomi politik adalah alokasi sumber daya (material) di dalam masyarakat kapitalis, melalui kajian
terhadap kepemilikan dan kontrol, dokumen ekonomi politik dan juga melalui analisa hubungan antar kekuasaan,
sistem kelas dan berbagai ketidaksetaraan struktural lainnya.
Karena itu Vincent Mosco menjabarkan 4 (empat) karakteristik inti dari kritikal ekonomi politik
yang dapat membantu dalam memahami pendekatan ini, yaitu :
1. Perubahan sosial dan sejarah. Karakteristik ini
berusaha untuk melanjutkan tradisi dari
teoritisi klasik, membuka dinamika dari kapitalisme – seperti
siklus alami dari kapitalisme, pertumbuhan monopoli modal, aparat Negara, dan
lainnya
2. Totalitas
Sosial. Karakteristik ini berusaha untuk menggambarkan mengenai hubungan
antara komoditas, institusi, relasi sosial, dan hegemonu serta mengeksplorasi
determinasi diantara elemen-elemen diatas, meskipun beberapa elemen lebih
ditekankan daripada elemen yang lainnya
3. Filosofi
Moral. Teori ekonomi politik
kritis mengikuti teoritisi klasik yang menekankan pada filosofis moral,
termasuk didalamnya tidak hanya analisis dari system ekonomi tetapi juga
mengenai masalah kebijakan dan moral yang berkembangan.
4. Praksis. Karakteristik ini berusaha untuk melampaui
perbedaan antara penelitian dan kebijakan, berorientasi pada kerja terhadap
perubahan dan tindakan sosial.
Model yang dikemukakan
oleh Mosco sesuai dengan formula yang dikembangkan oleh para ekonom politik
dari Inggris Graham Murdock dan Peter Golding, yang membedakan antara ekonomi
politik kritis dari ekonomi yang sedang berlaku (mainstream) : holistik,
historis, dan perhatian dengan keseimbangan antara perusahaan kapitalis dan
intervensi publik serta melihat masalah efisiensi sebagai dasar pertanyaan
moral mengenai keadilan, barang publik, dan ekuitas.
Contoh
kasus : Ketua
Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Edhie Baskoro Yudhoyono ingin
pemerintah mendorong perekonomian nasional dengan harus mempercepat
pengembangan usaha kecil-menengah serta memperkuat daya saing dengan
memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, keuangan, dan modal bagi
wirausaha muda dalam bentuk kredit usaha rakyat. Ibas memberi contoh pencapaian
pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mendukung sektor
UKM.Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Ibas menyarankan pemerintah
menyiapkan regulasi-regulasi di semua sektor, tidak hanya di bidang
infrastruktur, tapi juga beleid yang mendukung dunia usaha. Pemerintah mesti
siap menghadapi agenda pasar bebas ASEAN karena telah menjadi agenda bersama di
kawasan Asia Tenggara.
Referensi :
John Downing, Ali Mohammadi & Annabele
Srebery-Mohammadi, Questioning The Media: A Critical Introdustion, (Newbury
Park, California: Sage Publication, 1990), p. 37
Jurnal Ilmu
Komunikasi, Vol. 1, No.2, Oktober 2011 ISSN: 2088-981X
0 comments:
Post a Comment